JAKARTA | Banten Port News.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan sekaligus serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Prosesi penandatanganan dan penerimaan berita acara dilakukan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Dr. H. E. Herman Khaeron, didampingi Bendahara Umum serta jajaran Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyaluran bantuan keuangan negara kepada partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pelaksanaan fungsi partai politik, khususnya dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat dan memperkuat kelembagaan organisasi.
Melalui penerimaan bantuan keuangan tahun 2026 ini, Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengelola setiap dana yang bersumber dari negara secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Dana bantuan tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dengan fokus pada penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat, peningkatan kapasitas kader, serta penguatan sistem tata kelola organisasi agar semakin efektif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Partai Demokrat juga meyakini bahwa pengelolaan organisasi yang baik, didukung sistem administrasi dan keuangan yang profesional, menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, Partai Demokrat berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, sekaligus menghadirkan organisasi politik yang semakin dipercaya, responsif, dan mampu menjawab harapan masyarakat.
