Logo
Jumat, 31 Juli 2026 --:--:-- WIB
Jumat, 31 Juli 2026 --:--:-- WIB
banten2

Presiden Prabowo Tegaskan Penertiban Program Prioritas Nasional, MBG hingga Koperasi Merah Putih Dievaluasi

Admin 2 Min Baca
16 Juli 2026
32
Presiden Prabowo Tegaskan Penertiban Program Prioritas Nasional, MBG hingga Koperasi Merah Putih Dievaluasi

JAKARTA|Banten Port News.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Rapat tersebut secara khusus membahas langkah penertiban sekaligus penguatan pelaksanaan tiga program prioritas nasional, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi ini mencakup berbagai laporan yang diterima pemerintah mengenai dugaan penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak berjalan sesuai ketentuan.

Presiden menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pada pembahasan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan beserta seluruh tim untuk memperkuat kualitas pelayanan koperasi. Menurutnya, koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa dan kelurahan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan penataan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, tertata, dan memiliki daya saing sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para nelayan dan masyarakat pesisir.

Menutup rapat, Presiden Prabowo memberikan penegasan bahwa seluruh program prioritas pemerintah harus dilaksanakan dengan penuh disiplin, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

"Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah," tegas Presiden.

Arahan tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh program strategis nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar akan tampil setelah dimoderasi.
banten
banten2
banten2